Punya lebih dari satu motor di rumah kini bukan hal yang jarang. Satu dipakai harian ke kantor, satu lagi untuk istri atau anak berangkat sekolah. Tapi di balik kepraktisan itu, ada satu hal yang sering luput dari perhitungan: pajak progresif. Honda Scoopy, skuter matik retro yang laris di kalangan anak muda hingga ibu rumah tangga, tidak kebal dari aturan ini jika terdaftar sebagai kendaraan kedua dan seterusnya atas nama yang sama.
Jadi, apakah Honda Scoopy kena pajak progresif? Jawabannya bergantung pada urutan kepemilikan kendaraan dan alamat yang tercatat di STNK. Pemerintah daerah menerapkan tarif yang naik bertahap untuk setiap kendaraan tambahan, sehingga beban pajak tahunan motor kedua, ketiga, dan seterusnya bisa lebih besar dibanding motor pertama. Aturan ini berlaku untuk roda dua maupun roda empat, dan besarannya berbeda di tiap provinsi.
Supaya tidak kaget saat membayar, pahami dulu cara pajak progresif dihitung. Ulasan berikut merangkum aturan, syarat kendaraan yang terkena pajak progresif, hingga cara menghitung pajak Honda Scoopy untuk kepemilikan kedua dan seterusnya. Simak penjelasan lengkapnya.
Karpet Original Honda Scoopy
Cara Menghitung Pajak Progresif Honda Scoopy
Pajak progresif Honda Scoopy berlaku ketika seseorang memiliki lebih dari satu kendaraan bermotor atas nama dan alamat yang sama sesuai ketentuan daerah. Besaran pajaknya ditentukan berdasarkan urutan kepemilikan kendaraan, mulai dari kendaraan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya.
Perhitungan pajak progresif mengacu pada Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan tarif yang ditetapkan pemerintah daerah. Selain PKB, pemilik juga perlu memperhitungkan SWDKLLJ serta opsen PKB apabila berlaku di wilayah tersebut.
1. Rumus Menghitung Pajak Progresif Honda Scoopy
Secara umum, perhitungan pokok PKB progresif menggunakan rumus:
PKB Progresif = NJKB × Tarif Pajak Progresif
Sementara itu, total pembayaran pajak tahunan dihitung dengan memperhatikan komponen berikut:
Total Pajak = PKB + SWDKLLJ + Opsen PKB
Keterangan:
- NJKB: Nilai jual kendaraan bermotor yang ditetapkan pemerintah daerah.
- Tarif progresif: Persentase pajak berdasarkan urutan kepemilikan kendaraan.
- SWDKLLJ: Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Untuk sepeda motor seperti Honda Scoopy, tarif tahunannya umumnya Rp35.000.
- Opsen PKB: Pungutan tambahan sebesar 66% dari PKB terutang sesuai ketentuan yang berlaku di daerah.
NJKB dan tarif pajak dapat diketahui melalui informasi Samsat atau ketentuan pajak kendaraan bermotor di wilayah masing-masing.
2. Tarif Pajak Progresif Motor Berdasarkan Wilayah
Besaran tarif pajak progresif Honda Scoopy berbeda-beda sesuai peraturan daerah. Sebagai gambaran, berikut tarif progresif kendaraan bermotor di DKI Jakarta:
| Urutan Kepemilikan | Tarif Pajak Progresif |
| Kendaraan pertama | 2% |
| Kendaraan kedua | 3% |
| Kendaraan ketiga | 4% |
| Kendaraan keempat | 5% |
| Kendaraan kelima dan seterusnya | 6% |
Sementara itu, tarif di Jawa Barat dan daerah lain dapat berbeda mengikuti peraturan daerah masing-masing. Pemilik Honda Scoopy perlu memastikan tarif yang berlaku di wilayah tempat kendaraan terdaftar.
Garnish Chrome Honda Scoopy
3. Contoh Perhitungan Pajak Progresif Honda Scoopy
Sebagai ilustrasi, misalnya Honda Scoopy memiliki NJKB sebesar Rp18 juta dan terdaftar sebagai kendaraan kedua di DKI Jakarta. Dengan tarif progresif sebesar 3%, perhitungannya sebagai berikut:
Menghitung pokok PKB:
Rp18.000.000 × 3% = Rp540.000
Menghitung opsen PKB:
Rp540.000 × 66% = Rp356.400
Menambahkan SWDKLLJ:
Rp540.000 + Rp356.400 + Rp35.000 = Rp931.400
Dengan demikian, estimasi pajak tahunan Honda Scoopy sebagai kendaraan kedua mencapai Rp931.400. Perhitungan ini menggunakan asumsi NJKB Rp18 juta dan tarif progresif 3%, sehingga nominal sebenarnya dapat berbeda mengikuti data kendaraan dan ketentuan Samsat setempat.
