Masih menunggak pajak mobil atau motor? Sejumlah provinsi tetap membuka pemutihan pajak kendaraan hingga Desember 2026. Di antaranya DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan batas waktu dan jenis penghapusan tagihan yang berbeda-beda.
Jangan langsung mengira semua pembayaran menjadi gratis. Ada daerah yang membebaskan denda keterlambatan saja, ada yang mengurangi tunggakan pokok, dan ada pula yang memberikan diskon khusus ketika kendaraan dimutasi dari luar provinsi.
Moladiners, berikut daftar program yang masih diumumkan berlaku per 12 November 2026, dengan fokus pada tenggat hingga akhir tahun. Informasi ini penting terutama jika STNK belum disahkan selama beberapa tahun atau kamu berencana membeli kendaraan bekas yang pajaknya menunggak.
Daftar Provinsi dengan Pemutihan Denda hingga Desember 2026
Lima provinsi berikut memiliki pengumuman pembebasan denda PKB yang masih berlaku hingga Desember. Urutannya berdasarkan batas waktu terdekat agar kamu bisa menentukan kapan harus menyelesaikan pembayaran.
| Provinsi | Batas akhir | Keringanan yang diumumkan |
|---|---|---|
| Kalimantan Barat | 19 Desember 2026 | Bebas denda PKB; insentif tambahan mengikuti kategori kendaraan dan program daerah. |
| Jawa Tengah | 28 Desember 2026 | Bebas denda PKB dan pajak progresif; keringanan denda SWDKLLJ tahun sebelumnya sesuai ketentuan. |
| DKI Jakarta | 31 Desember 2026 | Bebas sanksi administrasi PKB dan BBNKB secara otomatis dalam sistem. |
| Kalimantan Tengah | 31 Desember 2026 | Bebas denda PKB; keringanan tunggakan pokok dan BBNKB II sesuai persyaratan. |
| Nusa Tenggara Timur | 31 Desember 2026 | Pembebasan tunggakan dan denda PKB; wajib pajak membayar pajak tahun berjalan sesuai program. |
Tabel ini mencakup pembebasan denda, bukan seluruh bentuk insentif pajak. Ketentuan akhir tetap mengikuti data kendaraan, riwayat tunggakan, serta perhitungan Samsat masing-masing provinsi.
Rincian Program dan Syarat Penting per Provinsi
1. Kalimantan Barat: batas akhir 19 Desember 2026
Pemprov Kalimantan Barat memperpanjang program pembebasan denda pajak kendaraan sampai 19 Desember 2026. Perpanjangan tersebut juga disosialisasikan oleh Bapenda Kalbar bersama Ditlantas Polda Kalbar pada awal November. Artinya, pemilik kendaraan yang masih memiliki tunggakan perlu menuntaskan pembayaran sebelum periode tersebut selesai.
Selain bebas denda, terdapat fasilitas lain yang dilaporkan mencakup keringanan tertentu untuk mutasi masuk, pajak progresif, dan tunggakan lama. Namun, besar manfaatnya bergantung pada kategori dan status kendaraan. Mintalah rincian tagihan sebelum membayar agar potongan yang diterima jelas.
2. Jawa Tengah: bebas denda hingga 28 Desember 2026
Program Jateng Bebas Sanksi Administratif dan Progresif berjalan pada 21 September–28 Desember 2026. Warga mendapatkan pembebasan denda PKB serta pajak progresif untuk kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya sesuai ketentuan. Jasa Raharja juga memberikan keringanan denda SWDKLLJ tahun-tahun sebelumnya.
Perlu dicatat, Jawa Tengah memiliki program berbeda berupa diskon pokok PKB 5% hingga 31 Desember 2026. Jadi, tanggal 31 Desember bukan perpanjangan otomatis untuk pembebasan denda yang dijadwalkan berakhir 28 Desember.
3. DKI Jakarta: bebas sanksi PKB dan BBNKB sampai 31 Desember 2026
Bapenda DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administratif keterlambatan PKB dan BBNKB mulai 2 November sampai 31 Desember 2026. Dasarnya adalah Keputusan Kepala Bapenda DKI Jakarta Nomor e-0022 Tahun 2026, yang ditetapkan pada 28 Oktober.
Keringanan dilakukan secara otomatis melalui sistem pajak daerah, sehingga wajib pajak tidak harus mengajukan surat permohonan khusus untuk penghapusan dendanya. Meski begitu, pokok pajak yang masih terutang tetap wajib dibayar. Cek nilai tagihan pada kanal resmi sebelum menyelesaikan transaksi.
4. Kalimantan Tengah: pemutihan sampai 31 Desember 2026
Program Kalteng Berkah menawarkan pembebasan denda PKB dan kemudahan administrasi terkait BBNKB kedua. Informasi Bapenda Kalimantan Tengah juga menyebut keringanan pokok tunggakan hingga 50% berdasarkan kriteria program. Periode program yang diumumkan berlangsung pada 1 Oktober–31 Desember 2026.
Bagi kendaraan yang menunggak beberapa tahun, jangan langsung mengasumsikan seluruh pokok pajaknya dihapus. Periksa rincian per tahun dan pastikan manfaat yang berlaku untuk kendaraanmu sudah dihitung petugas Samsat.
5. Nusa Tenggara Timur: tunggakan dan denda dibebaskan sampai 31 Desember 2026
NTT membuka program 1 November–31 Desember 2026 yang memberikan pembebasan tunggakan dan denda PKB sesuai ketentuan, dengan kewajiban membayar pajak tahun berjalan. BPAD NTT juga mengumumkan tambahan diskon sampai 5% bagi pembayaran online serta diskon 10–20% bagi wajib pajak taat pajak menurut jenis kendaraan.
Skema ini menarik untuk pemilik kendaraan yang lama tidak membayar pajak. Namun, jangan menyamakan semua diskon tersebut sebagai potongan yang otomatis dapat digabungkan. Nilai akhir ditentukan berdasarkan kondisi pajak kendaraan dan ketentuan BPAD NTT.
NTB dan Sulawesi Utara Juga Beri Keringanan, tetapi Jenisnya Berbeda
Selain kelima provinsi di atas, ada dua program yang masih berjalan sampai Desember tetapi tidak dapat disebut sebagai pemutihan denda umum untuk semua kendaraan. Perbedaannya perlu diperhatikan sebelum memilih cara pembayaran.
| Provinsi | Batas waktu | Fokus manfaat |
|---|---|---|
| Nusa Tenggara Barat | 19 Desember 2026 | Diskon 50% pokok PKB dan bebas denda untuk kendaraan luar provinsi yang mutasi masuk menjadi pelat NTB, sesuai persyaratan. |
| Sulawesi Utara | 31 Desember 2026 | Keringanan pokok PKB 25%, pembebasan pajak progresif, dan insentif untuk mutasi masuk. Bukan pengumuman bebas denda umum. |
Di NTB, insentif yang diumumkan sampai 19 Desember menargetkan proses mutasi masuk kendaraan berpelat luar daerah. Sementara itu, kebijakan Sulawesi Utara merupakan keringanan pokok pajak dan pengaturan progresif sepanjang 2026. Cek jenis kendaraan dan tujuan pengurusannya sebelum datang ke Samsat.
Jangan Tertukar: Beberapa Program Justru Berakhir pada November
Jika artikel ini dibaca sebelum Desember, ada program yang masih dapat dimanfaatkan tetapi batasnya lebih cepat. Program tersebut tidak boleh dianggap otomatis diperpanjang sampai akhir tahun.
| Provinsi | Batas akhir | Keterangan |
|---|---|---|
| Kalimantan Timur | 22 November 2026 | Relaksasi denda keterlambatan PKB. |
| Sumatera Utara | 30 November 2026 | Bebas denda PKB dan tunggakan tahun ketiga ke atas sesuai syarat. |
| Riau | 30 November 2026 | Bebas denda PKB dan keringanan pokok bagi tunggakan tertentu. |
| Jawa Timur | 30 November 2026 | Bebas sanksi PKB/BBNKB, pajak progresif, dan keringanan untuk kelompok tertentu. |
| Kalimantan Selatan | 30 November 2026 | Bebas denda PKB dan diskon pokok berdasarkan jenis kendaraan. |
Adapun program Bali yang dijadwalkan sampai 11 November 2026 telah melewati masa berlaku pada tanggal pembaruan artikel ini. Bila ada perpanjangan, gunakan pengumuman Bapenda terbaru sebagai rujukan, bukan daftar lama yang beredar di media sosial.
Apa Saja Syarat Pemutihan Pajak Kendaraan yang Perlu Disiapkan?
Persyaratan terperinci berbeda menurut provinsi dan layanan yang dipilih. Untuk pembayaran pajak tahunan biasa, siapkan dokumen identitas dan data kendaraan lebih dahulu:
- KTP asli pemilik kendaraan, atau identitas yang sesuai dengan ketentuan Samsat setempat.
- STNK asli dan informasi nomor polisi kendaraan.
- Bukti pembayaran pajak sebelumnya atau SKPD/notice pajak bila tersedia.
- Dokumen pendukung untuk pengurusan atas nama orang lain, perusahaan, atau kendaraan yang sedang dalam proses balik nama.
Untuk perpanjangan STNK lima tahunan, Korlantas Polri menjelaskan bahwa pemilik perlu membawa kendaraan untuk cek fisik nomor rangka dan mesin, serta menyiapkan KTP, STNK, dan BPKB beserta salinannya. Proses ini tidak dapat disamakan dengan pembayaran pajak tahunan melalui aplikasi.
Jika kamu membeli mobil bekas dengan STNK masih atas nama pemilik lama, periksa apakah perlu balik nama terlebih dahulu. Jangan mengandalkan potongan denda sebagai alasan mengabaikan kecocokan identitas kendaraan.
Cara Cek dan Bayar Pemutihan Pajak Kendaraan
Melalui Samsat untuk tunggakan lama atau administrasi khusus
Datangi kantor Samsat sesuai wilayah registrasi kendaraan, sampaikan bahwa kamu ingin memanfaatkan program pemutihan, lalu minta petugas menampilkan rincian pokok PKB, denda, SWDKLLJ, dan komponen lain. Setelah tagihan disesuaikan, bayarlah melalui kanal resmi dan simpan bukti pembayaran.
Cara langsung umumnya lebih tepat untuk kasus yang membutuhkan verifikasi, seperti mutasi masuk, balik nama, penggantian STNK lima tahunan, atau ketidaksesuaian data pemilik. Periksa juga jam layanan menjelang hari libur akhir tahun.
Melalui SIGNAL untuk pajak tahunan yang memenuhi persyaratan
Aplikasi SIGNAL melayani pengesahan STNK tahunan, pembayaran PKB, serta SWDKLLJ. Pengguna melakukan registrasi identitas dan kendaraan, kemudian memeriksa tagihan sebelum memilih kanal pembayaran. Ketersediaan pemutihan dalam nilai tagihan mengikuti integrasi dan ketentuan Bapenda daerah.
SIGNAL belum menyediakan proses balik nama kendaraan. Karena itu, pemilik kendaraan yang ingin mutasi atau mengganti identitas kepemilikan tetap perlu mengikuti prosedur Samsat terkait.
Bebas Denda Tidak Berarti Seluruh Tagihan Pajak Hilang
Pembebasan denda hanya menghilangkan sanksi keterlambatan yang tercakup dalam program. Pokok PKB, pembayaran SWDKLLJ tahun berjalan, atau biaya administrasi tertentu masih dapat muncul, kecuali memang dibebaskan secara jelas melalui aturan daerah.
| Komponen | Contoh tanpa program | Contoh bebas denda PKB |
|---|---|---|
| Pokok PKB terutang | Rp2.400.000 | Rp2.400.000 |
| Denda PKB | Rp360.000 | Rp0 |
| Jumlah ilustratif* | Rp2.760.000 | Rp2.400.000 |
*Simulasi untuk menjelaskan cara kerja pembebasan denda, bukan angka pajak atau denda resmi kendaraan tertentu. SWDKLLJ, pengesahan STNK, dan komponen lain belum dimasukkan. Jika daerah juga membebaskan sebagian tunggakan pokok, hasil akhirnya tentu dapat berbeda.
Contoh di atas menunjukkan penghematan Rp360.000 dari denda, tanpa mengubah kewajiban pokok PKB. Itulah sebabnya calon pembayar sebaiknya meminta rincian sebelum dan sesudah insentif, bukan hanya melihat tulisan “pemutihan” pada pengumuman.
