Indonesia Center for Mobility Studies (ICMS) menggelar Dialog Industri Otomotif Nasional seri kelima, Selasa (10/2) di JIExpo, Kemayoran. Mengangkat tema Insentif EV Dihapus, Kemana Arah Masa Depan Industri Otomotif di Indonesia?, diskusi hangat berlangsung untuk menggambarkan arah industri otomotif nasional.
Forum ini merupakan agenda tahunan dari IIMS 2026 serta menjadi ruang diskusi mempertemukan pelaku industri, pengamat ekonomi, serta media untuk membahas masa depan ekosistem otomotif nasional di tengah perubahan kebijakan fiskal kendaraan listrik.
Diskusi menghadirkan para panelis kenamaan mulai Ketua Tim Kerja Industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), Kementerian Perindustrian, Patia Jungjungan Monangdo sebagai Keynote Speaker.
Hadir pula Rudy MF dari Dyandra Promosindo, selaku penyelenggara IIMS 2026, Josua Pardede sebagai Pengamat Ekonomi Senior Perbanas, Davy Tuilan selaku Deputy CEO of Sales & Network Development VinFast Indonesia, Constantinus Herlijoso selaku Sales & Channel Development Director Geely Auto Indonesia, serta Rian Erlangga sebagai Business Strategy Division Head Isuzu Indonesia.
Dialog Industri Otomotif Nasional merupakan agenda tahunan ICMS yang secara konsisten menekankan pentingnya industri otomotif sebagai salah satu sektor strategis dalam perekonomian nasional.
Hal ini dilakukan mengingat peran industri ini yang tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan manufaktur dan investasi, tetapi juga menciptakan multiplier effect terhadap sektor pendukung seperti logistik, energi, pembiayaan, infrastruktur, hingga penciptaan lapangan kerja.
Pemilihan tema penghapusan insentif EV di tahun ini didasarkan pada dinamika pasar otomotif Indonesia sepanjang 2025 yang menunjukkan kontras yang menarik. Secara keseluruhan, pasar kendaraan bermotor tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya akibat tekanan daya beli dan kondisi ekonomi global. Namun di sisi lain, segmen kendaraan listrik justru menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan.
Sepanjang 2025, pasar kendaraan listrik nasional meningkat sekitar 70 persen menjadi 175 ribu unit. Lonjakan paling signifikan terjadi pada segmen Battery Electric Vehicle (BEV) yang meningkat dari 43 ribu unit pada 2024 menjadi 104 ribu unit pada 2025 atau tumbuh sebesar 141 persen. Pertumbuhan ini menjadi sinyal kuat bahwa kebijakan pemerintah dalam mengakselerasi transisi menuju elektrifikasi kendaraan melalui berbagai insentif fiskal telah berhasil mendorong adopsi pasar secara nyata.
Berbagai insentif tersebut terbukti mampu menurunkan hambatan harga, meningkatkan daya tarik produk, serta membangun kepercayaan konsumen terhadap teknologi kendaraan listrik yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Perubahan persepsi masyarakat terhadap kendaraan listrik menjadi salah satu capaian penting dalam fase awal transisi menuju mobilitas rendah emisi.
Namun memasuki tahun 2026, industri menghadapi fase baru seiring rencana pemerintah menghentikan sebagian insentif kendaraan listrik per 31 Desember 2025. Insentif yang akan dihentikan meliputi PPN Ditanggung Pemerintah sebesar 10 persen serta pembebasan bea masuk 0 persen untuk kendaraan listrik impor dalam bentuk Completely Built Up (CBU) maupun Completely Knock Down (CKD). Kebijakan ini berpotensi mempengaruhi harga jual kendaraan listrik di pasar mulai tahun 2026. Sementara itu, insentif lain seperti PKB, BBNKB, dan PPnBM 0 persen tetap dilanjutkan.
Perubahan kebijakan ini memunculkan sejumlah pertanyaan strategis bagi pelaku industri. Diskusi dalam forum ICMS menyoroti bagaimana momentum pertumbuhan kendaraan listrik dapat dipertahankan tanpa dukungan insentif fiskal yang sebelumnya menjadi pendorong utama. Forum ini juga membahas berbagai opsi kebijakan lanjutan yang diperlukan untuk menjaga kesinambungan investasi, mempercepat pembangunan ekosistem, serta menjaga daya saing industri otomotif nasional.
Selain isu kendaraan listrik, diskusi turut menyoroti pentingnya kebijakan yang mendukung perkembangan kendaraan niaga. Kendaraan niaga memiliki peran fundamental sebagai tulang punggung logistik nasional, terutama dalam mendukung distribusi barang dan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Penguatan sektor kendaraan niaga dinilai penting untuk menjaga efisiensi rantai pasok dan memperkuat daya saing ekonomi nasional.
Ketua Umum ICMS, Munawar Chalil, menyampaikan apresiasinya atas dukungan berbagai pemangku kepentingan terhadap penyelenggaraan forum ini. “Kami menyambut dengan gembira bahwa Dialog Industri Otomotif Nasional mendapat dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk Dyandra Promosindo yang menjadikan forum ini sebagai bagian dari agenda tahunan Indonesia International Motor Show. Dukungan ini menunjukkan adanya kesamaan visi untuk menjaga keberlanjutan dialog yang konstruktif bagi masa depan industri otomotif nasional,” ujar Munawar Chalil.
Ia menegaskan bahwa posisi ICMS sebagai lembaga yang netral, inklusif, independen, dan tidak berafiliasi dengan pihak manapun menjadi fondasi penting dalam menjalankan peran sebagai ruang pertukaran gagasan lintas pemangku kepentingan. “Melalui forum ini, kami berharap dapat terus berkontribusi terhadap perkembangan industri otomotif nasional, meningkatkan pemahaman masyarakat luas mengenai perkembangan teknologi dan manfaatnya bagi kehidupan, serta mendorong perumusan arah kebijakan yang relevan bagi industri dan selaras dengan visi jangka panjang pemerintah,” tutup Munawar Chalil.
Dialog ini diharapkan menghasilkan pertukaran gagasan yang konstruktif antara pelaku industri, pengamat ekonomi, dan media mengenai arah kebijakan otomotif Indonesia ke depan. Diskusi juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam mendukung target jangka menengah pemerintah untuk mencapai 600.000 kendaraan listrik pada tahun 2030 serta target Net Zero Emission pada tahun 2060.
Simak terus Moladin.com & channel Google News Moladin untuk informasi otomotif menarik lainnya.
