Pelat nomor yang ditutup stiker, menerobos lampu merah, sampai bermain ponsel di balik kemudi bisa berujung tilang elektronik atau ETLE. Namun, besarnya denda tidak selalu sama. Menggunakan ponsel saat mengemudi dapat dikenai denda maksimal Rp750.000, sementara pelanggaran pelat nomor, lampu merah, dan batas kecepatan memiliki batas denda maksimal Rp500.000 berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009.
Ada satu hal yang sering terlewat: angka denda pada daftar pelanggaran adalah batas tertinggi menurut undang-undang, bukan tarif otomatis yang langsung dibebankan saat kendaraan tertangkap kamera. Rekaman tetap melewati pemeriksaan dan proses penindakan yang berlaku.
Buat Moladiners yang rutin berkendara, daftar berikut membantu mengetahui pelanggaran yang bisa terpantau ETLE, aturan pelat nomor terbaru, serta cara mengecek surat konfirmasi tanpa terjebak tautan tilang palsu. Informasi diperbarui berdasarkan ketentuan dan penjelasan resmi yang tersedia hingga November 2026.
Daftar Denda Tilang ETLE Terbaru 2026
Berikut jenis pelanggaran yang dapat menjadi sasaran pengawasan elektronik sesuai kemampuan perangkat dan penerapan di wilayah masing-masing. Nominal menunjukkan denda paling banyak menurut UU No. 22 Tahun 2009, bukan jumlah final yang wajib dibayar setiap pelanggar.
| Jenis pelanggaran | Dasar pasal | Denda maksimal |
| Tidak memasang pelat nomor resmi / TNKB tidak sah | 280 | Rp500.000 |
| Menggunakan HP atau aktivitas yang mengganggu konsentrasi | 283 | Rp750.000 |
| Menerobos lampu merah | 287 ayat (2) | Rp500.000 |
| Melanggar rambu atau marka jalan | 287 ayat (1) | Rp500.000 |
| Melawan arus | 287 ayat (1) | Rp500.000 |
| Melebihi batas kecepatan | 287 ayat (5) | Rp500.000 |
| Melanggar ganjil-genap saat aturan dan rambu berlaku | 287 ayat (1) | Rp500.000 |
| Tidak menggunakan sabuk keselamatan | 289 | Rp250.000 |
| Tidak memakai helm SNI (pengendara atau pembonceng) | 291 | Rp250.000 |
| Sepeda motor membawa lebih dari satu penumpang | 292 | Rp250.000 |
| Motor tanpa lampu utama menyala pada siang hari | 293 ayat (2) | Rp100.000 |
| Motor tak memenuhi persyaratan teknis/laik jalan | 285 ayat (1) | Rp250.000 |
Keterangan: ganjil-genap, jalur khusus, dan pelanggaran rambu dikenakan sesuai ketentuan yang benar-benar berlaku pada ruas serta waktu kejadian. Tidak seluruh pelanggaran teknis kendaraan dapat dipastikan melalui foto kamera statis. Pemeriksaan atau validasi lanjutan mungkin diperlukan.
Sebagai pembanding, pengendara yang tidak memiliki SIM dapat dikenai denda paling banyak Rp1 juta berdasarkan Pasal 281, sedangkan berkendara tanpa dilengkapi STNK sesuai ketentuan dapat dikenai denda paling banyak Rp500.000 menurut Pasal 288 ayat (1). Keduanya bukan contoh pelanggaran yang bisa dipastikan hanya dengan melihat foto pelat nomor kendaraan.
Apa Itu Tilang ETLE dan Bagaimana Cara Kerjanya?
ETLE merupakan singkatan dari Electronic Traffic Law Enforcement, yakni sistem penegakan hukum lalu lintas yang memanfaatkan rekaman elektronik sebagai bukti dugaan pelanggaran. Pasal 272 UU No. 22 Tahun 2009 memberi dasar penggunaan peralatan elektronik dalam penindakan lalu lintas. Kamera dapat dipasang permanen pada titik jalan tertentu, digunakan secara mobile, atau dioperasikan melalui perangkat petugas yang terhubung dengan sistem penindakan.
Ketika sistem merekam kendaraan yang diduga melanggar, petugas melakukan validasi bukti dan mencocokkan identitas kendaraan dengan basis data registrasi. Setelah itu, pemilik yang terdaftar dapat menerima pemberitahuan untuk mengonfirmasi siapa yang menggunakan kendaraan pada waktu kejadian.
Karena kemampuan kamera dan jenis penindakannya berbeda antarwilayah, tidak setiap perangkat ETLE mendeteksi seluruh pelanggaran dalam tabel. Pelanggaran yang harus diperiksa langsung—misalnya kepemilikan SIM atau kelengkapan dokumen fisik—juga masih dapat ditindak petugas di lapangan.
Pelanggaran Pelat Nomor: Bukan Cuma Tidak Memasang TNKB
Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) berfungsi sebagai identitas resmi kendaraan yang diterbitkan Kepolisian. Korlantas Polri menegaskan pada Juli 2026 bahwa pelat yang tertutup, tidak sesuai ketentuan, atau sengaja dimodifikasi dapat ditindak karena mengganggu identifikasi kendaraan di jalan.
1. Pelat nomor tidak dipasang atau hanya terpasang sebagian
Pengendara yang tidak memasang TNKB resmi—termasuk ketika hanya satu sisi yang terpasang padahal seharusnya ada pelat depan dan belakang—berisiko dikenai Pasal 280 UU LLAJ. Ancaman sanksinya berupa kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Pastikan kedua pelat terpasang kuat, tidak terlipat, dan dapat terlihat jelas.
2. Pelat ditutup, ditimpa stiker, atau dimodifikasi
Penutup gelap, bingkai yang menutupi angka, stiker di atas karakter pelat, atau pengubahan jenis huruf dan warna bukan sekadar persoalan estetika. Modifikasi tersebut dapat membuat identitas kendaraan sulit dibaca. Menggunakan pelat nomor yang tidak memenuhi ketentuan juga berisiko ditindak melalui Pasal 280, sesuai penjelasan Korlantas.
3. Pelat nomor palsu atau bukan keluaran resmi
Pelat yang dibuat sendiri tanpa mengikuti penerbitan resmi tidak boleh dianggap setara dengan TNKB yang sah. Apabila petugas mendapati indikasi pemalsuan, persoalannya dapat lebih serius daripada pelanggaran administratif penggunaan pelat. Korlantas pada Agustus 2026 bahkan mengingatkan bahwa kasus yang mengandung unsur pemalsuan dapat diproses dengan ketentuan pidana tersendiri.
Bila pelat rusak, hilang, atau tulisannya tidak terbaca, langkah yang lebih aman adalah mengurus penggantian melalui layanan registrasi kendaraan yang berwenang, bukan membuat pelat pengganti sendiri di tempat yang tidak resmi.
Apakah Pelat Nomor yang Ditutup Tetap Bisa Terdeteksi ETLE?
Menutup pelat nomor bukan cara yang dapat diandalkan untuk menghindari penindakan. Dalam publikasi 4 Agustus 2026, Korlantas Polri menyampaikan bahwa 16.812 pelanggaran terkait pelat nomor telah terekam pada periode pelaporan 2026. Temuannya meliputi kendaraan tanpa TNKB dan yang menggunakan pelat nomor palsu.
Korlantas juga menjelaskan penguatan pemeriksaan pelanggaran melalui teknologi pengenalan wajah dan pencocokan data, serta kerja sama petugas back office dengan petugas lapangan. Penggunaan teknologi tersebut bergantung pada sistem dan penerapan setempat; bukan berarti semua kamera ETLE di Indonesia otomatis dapat mengidentifikasi wajah pengemudi.
Selain risiko tilang, pelat yang tidak jelas menyulitkan identifikasi ketika terjadi kecelakaan, tindak kriminal, atau kendaraan hilang. Pelat resmi yang terbaca dengan baik justru membantu melindungi pemilik kendaraan.
Mengapa Denda ETLE Tidak Selalu Sama dengan Angka di Tabel?
Misalnya, angka Rp500.000 pada pelanggaran lampu merah adalah batas maksimal yang tercantum dalam undang-undang. Angka itu tidak berarti setiap pengendara langsung dikenai tagihan persis Rp500.000 begitu kamera merekam pelanggaran.
Setelah bukti diperiksa, penerbitan tilang, pembayaran titipan denda, dan penetapan perkara mengikuti prosedur resmi. Besaran final dapat berbeda sesuai hasil penanganan dan putusan yang berlaku. Karena itu, jangan memperlakukan daftar nominal maksimum sebagai daftar tarif tetap ETLE.
Surat konfirmasi pun bukan otomatis surat keputusan denda. Fungsinya adalah meminta pemilik kendaraan memeriksa serta mengonfirmasi dugaan pelanggaran dan identitas pengguna kendaraan sebelum proses berlanjut.
