Kepemilikan motor listrik di Indonesia semakin menarik perhatian, salah satunya karena biaya operasional yang relatif terjangkau.
Namun, bagaimana dengan pajak motor listrik pada 2026? Apakah pemiliknya masih mendapatkan pembebasan seperti tahun-tahun sebelumnya?
Perubahan regulasi membuat ketentuan pajak kendaraan listrik mengalami penyesuaian. Meski demikian, pemilik motor listrik tidak serta-merta harus membayar pajak dengan nominal yang sama seperti motor berbahan bakar bensin.
Apakah Motor Listrik Wajib Bayar Pajak pada 2026?
Ya, motor listrik tetap memiliki ketentuan pajak kendaraan bermotor. Hal ini berkaitan dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Alat Berat sejak 1 April 2026.
Regulasi tersebut mengubah ketentuan sebelumnya sehingga kendaraan listrik tidak lagi otomatis mendapatkan pengecualian pajak. Namun, pemerintah daerah tetap dapat memberikan insentif berupa pembebasan atau pengurangan PKB dan BBNKB.
Contohnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempertahankan pembebasan pokok PKB dan BBNKB kendaraan listrik berbasis baterai melalui Keputusan Gubernur Nomor 446 Tahun 2026. Kebijakan tersebut berlaku terhitung sejak 1 April 2026.
Artinya, besaran pajak yang harus dibayarkan pemilik motor listrik bergantung pada kebijakan pemerintah daerah tempat kendaraan terdaftar.
Berapa Besaran Pajak Motor Listrik?
Besaran pajak motor listrik tidak bisa disamaratakan untuk seluruh wilayah Indonesia. Perhitungannya mempertimbangkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), bobot kendaraan, serta tarif PKB yang berlaku di daerah masing-masing.
Secara sederhana, perhitungannya dapat digambarkan melalui rumus berikut:
PKB = NJKB × Bobot Koefisien × Tarif PKB
Selain PKB, pemilik kendaraan juga perlu memperhatikan komponen biaya lainnya, seperti Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Berikut gambaran komponen biaya yang perlu diketahui:
| Komponen | Keterangan |
|---|---|
| PKB | Pajak kepemilikan kendaraan bermotor |
| BBNKB | Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan |
| SWDKLLJ | Sumbangan wajib perlindungan kecelakaan lalu lintas |
| PNBP | Biaya administrasi penerbitan dokumen kendaraan |
Khusus di DKI Jakarta, pembebasan pokok PKB dan BBNKB membuat pemilik motor listrik tetap perlu memperhatikan biaya administrasi dan SWDKLLJ yang berlaku.
Berapa Biaya Pajak Motor Listrik di DKI Jakarta?
DKI Jakarta menjadi salah satu daerah yang masih memberikan insentif pajak bagi kendaraan listrik berbasis baterai. Berdasarkan kebijakan yang berlaku, pokok PKB dan BBNKB kendaraan listrik mendapatkan pembebasan.
Untuk motor, komponen SWDKLLJ yang umum dikenakan adalah Rp32.000, ditambah biaya administrasi Rp3.000. Dengan demikian, totalnya menjadi Rp35.000 untuk pembayaran tahunan, sepanjang tidak ada komponen atau ketentuan tambahan yang berlaku pada kendaraan bersangkutan.
Sementara itu, pemilik motor listrik yang melakukan perpanjangan STNK lima tahunan juga perlu menyiapkan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), antara lain:
- Penerbitan STNK baru: Rp100.000.
- Penerbitan pelat nomor (TNKB): Rp60.000.
- Penerbitan BPKB: Rp225.000.
Perlu diingat, rincian tersebut merupakan gambaran biaya administrasi yang perlu diperhatikan, bukan tarif pajak tahunan yang berlaku secara nasional.
